Ketetapan MPR No XI Tahun 1998 mengatur tentang?
- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR
- Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa)
- Penyelenggaraan kerja sama antar negara
Jawaban: A. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ketetapan mpr no xi tahun 1998 mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn..
Related Posts:
- penyelenggaraan pesta olahraga setiap dua tahun… penyelenggaraan pesta olahraga setiap dua tahun sekali melalui SEA (southeast asia) games merupakan bentuk kerja sama antarruang ASEAN di bidang? politik sosial budaya ekonomi keamanan Semua jawaban benar Jawaban: B.…
- Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan… Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu .? UU No.11 Tahun 2011 UU No.11 Tahun 2012 UU No.12 tahun 2011 UU No.12 tahun 2012 Semua jawaban benar Jawaban: C.…
- Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila… Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal? 4 Maret 1978 22 Maret 1978 12 Maret 1978 14 Maret 2978 2 Maret 1978 Jawaban: B. 22 Maret 1978. Dilansir dari…
- Di bawah ini yang bukan merupakan dasar pikiran yang… Di bawah ini yang bukan merupakan dasar pikiran yang melatarbelakangi kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah? Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan…
- Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam… Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara adalah? Konstitusi Konvensi Hukum Undang-undang Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: A. Konstitusi. Dilansir dari Ensiklopedia, hukum dasar yang dijadikan…
- Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional yaitu …… Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional yaitu …… A. Memberi rasa takut keapada warga masyarakat B. Mengadili semua orang yang dianggap salah oleh pemerintah C. Perlindungan hukum bagi penyelenggara negara D.…
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki arti dan makna… Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki arti dan makna penting bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia karena? Menjadi tonggak terbentuknya pemerintahan negara Dirumuskan pada saat bangsa Indonesia dalam masa penjajahan…
- Desakan gerakan reformasi membuat presiden Soeharto… Desakan gerakan reformasi membuat presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal? 13 mei 1998 14 mei 1998 15 mei 1998 21 mei 1998 22 mei 1998 Jawaban yang benar adalah: D.…
- Berdirinya sebuah negara merupakan sarana untuk… Berdirinya sebuah negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu bangsa, salah satu tujuannya adalah kesejahteraan rakyat melalui pemberian pelayanan yang dilakukan oleh negara. Lembaga yang mengatur penyelenggaraan pelayanan umum…
- Apa saja faktor pendorong terbentuknya kerja sama… Apa saja faktor pendorong terbentuknya kerja sama antar negara ASEAN? Jawaban: Pada dasarnya terdapat dua faktor pendukung untuk membentuk kerja sama antar negara ASEAN diantaranya yaitu kesamaan dan perbedaan…
- Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai… Berikut adalah urutan Peraturan Perundang-undangan Negara RI menurut UU pasal 7 No. 12 Tahun 2011!1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. Undang-UndangdanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang4. 5. Peraturan Presiden (Perpres)6. Peraturan Daerah Provinsi7. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaUrutan…
- Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam system Hukum… Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam system Hukum Nasional adalah sebagai? norma dasar dasar negara sumber hukum tertinggi pengatur penyelenggaraan negara Semua jawaban benar Jawaban: C. sumber hukum tertinggi Dilansir…
- Hukum dasar yang tidak tertulis dan digunakan… Hukum dasar yang tidak tertulis dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan adalah? Konvensi Hukum alam Adat istiadat Konstitusi Semua jawaban benar Jawaban: A. Konvensi Dilansir dari Encyclopedia Britannica, hukum dasar…
- Pancasila dijadikan sebagai dasar negara RI, oleh… Pancasila dijadikan sebagai dasar negara RI, oleh karena itu setiap penyelenggaraan negara haris selalu berpedoman pada? kehidupan pejabat negara cita-cita luhur bangsa Pancasila norma hukum Semua jawaban benar Jawaban: C.…
- Peratuan hukum yang mengatur tentang… Peratuan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut hukum …. A. Privat B. Tata negara C. Publik D. Militer E. Kekayaan Jawaban : E.…
- Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara… Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara RIS adalah? Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan wakil presiden Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden…
- Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,… Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara disebutkan bahwa salah satu penggunaan lagu kebangsaan adalah? ketika melakukan latihan sepak bola di lapangan dalam acara atau…
- Tahun berapakah UUD Negara Republik Indonesia tahun… Tahun berapakah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen yang ketiga kalinya? 1999 2000 2001 2002 Semua jawaban benar Jawaban: C. 2001 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tahun berapakah uud…
- Sebagai warga negara kita harus memiliki sikap… Sebagai warga negara kita harus memiliki sikap positif terhadap amandemen UUD 1945 diantaranya adalah? melaksanakan UUD tersebut dengan tanggung jawab mengajukan usul amandemen dengan amandemen baru mengamalkan hasil amandemen–amandemennya…
- Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal I ayat 2… Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal I ayat 2 ditegaskana bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” Hal ini mengandung makna? rakyat bebas mengatur langsung negara secara mayoritas penentu segala kebijakan…
- Ketetapan MPR tentang Pembatasan Masa Jabatan… Ketetapan MPR tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode adalah? Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998 Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998 Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998…
- Kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN dalam… Kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang pendidikan seperti? Menyelenggarakan seagames Pertukaran pelajar antar negara Membentuk pasar bebas ASEAN Mendirikan pabrik pupuk Semua jawaban benar Jawaban: B. Pertukaran pelajar…
- Pada masa kolonial tahun 1888 dikeluarkan UU… Pada masa kolonial tahun 1888 dikeluarkan UU mengenai Koeli Ordonantie yang mengatur tentang? Sistem sewa tanah tenaga kerja kontrak Ekonomi uang UU agraria Sistem tanam paksa Jawaban: B. tenaga kerja…
- Dalam peraturan menteri perdagangan nomer berapa… Dalam peraturan menteri perdagangan nomer berapa yang mengatur tentang pembuatan SIUP itu? A. 36 / M- DAG / 8 / 2008 B. 36 / M- DAG / 7 / 2007…
- Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang ..... Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang ..... A. Pendidikan dan kesejahteraan sosial B. Warga negara dan perekonomian nasional C. Wilayah, pertahanan dan keamanan negara D. Perekonomian nasional…
- Tugas dan wewenang MPR menurut UUD negara RI tahun… Tugas dan wewenang MPR menurut UUD negara RI tahun 1945 hasil amandemen antara lain? Mengubah dan menetapkan UU Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden Mengangkat para…
- Pernyataan yang benar tentang fungsi Pancasila… Pernyataan yang benar tentang fungsi Pancasila sebagai Dasar negara adalah? Pancasila telah disepakati dan disahkan sebagai Dasar negara melalui sidang PPKI tanggal 18-8-1945 Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila karena…
- Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan… Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah? Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam…
- Sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan UUD Negara… Sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang…
- Isi undang-undang nomor 6 tahun 1966 adalah mengatur… Isi undang-undang nomor 6 tahun 1966 adalah mengatur tentang ..... A. Wilayah hukum suatu negara B. Batas teritorial negara C. Wilayah suatu negara D. Perairan Indonesia Jawaban: D Dilansir dari…